Bali Masuk Fodor’s No. List 2025, Menteri Pariwisata Sebut Kepadatan Wisatawan Tak Merata

PARAWISATA.id – Bali masuk dalam Fodor’s No. List 2025 atau daftar destinasi wisata yang sebaiknya menjadi pertimbangan untuk tidak dikunjungi oleh wisatwan akibat kepadatan turis. Namun, Menteri Pariwisata mengungkapkan bahwa kepadatan yang terjadi di Pulau Dewata tersebut lantaran wisatawan yang datang belum merata ke semua daerah.

Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa pada saat ini jumlah wisatawan yang datang ke Bali masih menumpuk di wilayah bagian selatan. Sementara itu, di Bali bagian utara dan barat cenderung tidak sebanyak di bagian selatan.

Padahal, dia menilai Bali bagian utara dan selatan memiliiki banyak potensi wisata yang belum banyak digali untuk para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak tinggal diam. Widiyanti mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata terus berupaya mendorong terjadinya pemerataan wisatawan di Pulau Dewata.

“Kementerian Pariwisata tidak tinggal diam,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip pada Sabtu (23/11/2024).

Dia menuturkan, kementerian berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meluncurkan paket wisata 3B yakni Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara yang diharapkan semakin memperkaya pilihan tujuan berwisata wisatawan.

Paket wisata tersebut meliputi seluruh daya tarik yang ada di setiap daerah, yakni mulai dari alam, budaya, produk wisata buatan, desa wisata, dan lainnya.

Pada saat ini, di Bali utara terdapat destinasi wisata yang bisa menjadi tujuan para turis untuk berkunjung, seperti Desa Wisata Tembok, Desa Wisata Les, Lovina, hingga Pemuteran.

Sementara itu, di Kabupaten Jembrana terdapat Taman Nasional Bali Barat dengan daya tarik burung jalak Bali. Adapun, di Banyuwangi terdapat banyak tujuan wisata seperti Desa Wisata Kemiren, G-Land, Alas Purwo, serta Kawah Ijen.

Dia mengungkapkan, Kementerian Pariwisata juga telah mengajak komunitas dan berbagai pihak untuk melakukan diskusi soal pengembangan wisata di Bali Utara dan juga kegiatan lainnya.

“Dengan berbagai langkah ini, kami optimistis dapat mengurangi ketimpangan wisata dan mengembangkan pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” katanya.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto menuturkan, Kemenpar berkomitmen untuk terus mengembangkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan guna melindungi budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Kami juga telah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat untuk mengatasi isu-isu seperti pengelolaan sampah, polusi, dan tekanan sosial akibat pariwisata,” katanya.

Dia menuturkan, langkah nyata yang kini dalam proses adalah manajemen destinasi dengan mendistribusikan wisatawan ke berbagai belahan Bali dan ke 5 Destinasi Super Prioritas (DPSP) selain Bali, yakni Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan lintas lembaga dalam memberikan tindakan tegas kepada wisatawan yang  melanggar hukum, norma, dan adat serta menindak wisatawan yang menyalahgunakan visa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *